Minggu, 31 Mei 2026 - :
11 Apr 2026 - 17:52 | 57 Views | 0 Suka

GMNI Kritik Arah Pembangunan, Angkat Tema Pasal 33 UUD 1945 di Dies Natalis ke-72

2 mnt baca

Kompaspopular.news | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menjadikan momentum Dies Natalis ke-72 yang mengusung tema “Gotong Royong Mewujudkan Pasal 33 UUD 1945” bukan sekadar seremoni, melainkan panggung kritik terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai kian menjauh dari ideologi kerakyatan.

Kegiatan yang digelar di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Sabtu (11/4/2026), menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang Tbk Theo L. Sambuaga, tokoh aktifis dan kader GMNI dari berbagai daerah.

Dalam paparannya, Faisol Riza menekankan pentingnya penguatan finansial dalam mengelola kekayaan alam Indonesia, termasuk melalui pembentukan Danantara sebagai instrumen pembangunan.

Namun di sisi lain, gagasan tersebut memunculkan pertanyaan kritis terkait arah industrialisasi nasional.

Sejauh mana industrialisasi berbasis investasi mampu menjaga kedaulatan ekonomi bangsa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945?

Isu ini menjadi sorotan di tengah kekhawatiran meningkatnya ketergantungan terhadap modal besar dalam pembangunan.

Ketua Umum DPP GMNI, M. Risyad Fahlefi, secara tegas menyoroti kecenderungan politik nasional yang dinilai mulai kehilangan arah ideologis.

Dengan merujuk ajaran Soekarno melalui konsep Trisakti, ia mengingatkan bahwa perjuangan tidak boleh terjebak pada pendekatan pragmatis semata.

“Saya terus menyampaikan pesan Bung Karno, termasuk Trisakti mengenai marhaenisme. Bela masyarakat adalah hal utama, bukan sekadar retorika dalam Pasal 33, tetapi harus hadir menjawab persoalan nyata di daerah,” tegasnya.

Risyad menilai, banyak kebijakan saat ini cenderung teknokratis, namun kehilangan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat kecil.

Dalam kritiknya, Risyad juga menyoroti peran mahasiswa yang dinilai mulai menjauh dari realitas sosial.

“GMNI adalah organisasi dengan pemikiran kritis. Tapi kritik tidak boleh berhenti di forum diskusi. Harus diimplementasikan di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kader GMNI harus menjadi aktor perubahan yang hadir langsung di tengah masyarakat, bukan sekadar produsen wacana.

“Kalau hanya bicara tanpa aksi, kita sedang mengkhianati semangat marhaenisme itu sendiri,” tambahnya.

Dies Natalis ke-72 GMNI menjadi refleksi penting atas tarik-menarik antara idealisme ideologi dan realitas kebijakan pembangunan.

Di satu sisi, pemerintah mendorong industrialisasi berbasis investasi. Di sisi lain, GMNI mengingatkan pentingnya keberpihakan terhadap rakyat dalam bingkai marhaenisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan
Beranda
Bagikan
Lainnya
0%