Webinar Nasional 10 Juni 2026: Strategi Mitigasi Risiko Hukum bagi Konsultan & Penilai Profesional

Kompaspopular.news| MATARAM, 10 Juni 2026– Di tengah kompleksnya tantangan hukum, perlindungan profesi dan kepastian hukum bagi jasa penilaian & konsultansi jadi isu krusial yang tak bisa diabaikan.

Berangkat dari realitas itu, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bersama Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), didukung DPD MAPPI Bali Nusra dan DPP INKINDO NTB, menggelar Webinar Nasional Diskusi Publik bertajuk “Penguatan Perlindungan Profesi dan Kepastian Hukum bagi Penilai dan Konsultan Indonesia: Mendorong Praktik Profesional yang Berintegritas di Tengah Risiko Pemidanaan”.

Kegiatan hybrid dengan pusat di Kota Mataram dan disiarkan via Zoom Webinar ini jadi ruang strategis bagi penilai, konsultan, akademisi, praktisi hukum, regulator, dan pemangku kepentingan membahas persoalan hukum yang kerap muncul dalam jasa profesional.

Tantangan Profesi Makin Kompleks

Beberapa tahun terakhir, profesi penilai dan konsultan menghadapi dinamika menantang.

Hasil kerja profesional yang jadi dasar keputusan publik sering berpotensi menimbulkan sengketa perdata, administrasi, hingga pidana.

Kondisi ini menuntut profesional tidak hanya punya kompetensi teknis kuat, tapi juga paham aspek hukum, tata kelola, dokumentasi, serta strategi mitigasi risiko efektif.

Melalui webinar ini, MAPPI & INKINDO ingin membangun kesadaran: profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan dengan perlindungan hukum memadai.

Organisasi profesi punya peran penting memastikan anggotanya bekerja independen, objektif, sesuai standar, tanpa dihantui ketidakpastian hukum yang mengganggu tugas.

Fokus Bahasan & Narasumber

Topik strategis yang dibahas: permasalahan hukum penilai & konsultan, mitigasi risiko hukum, perlindungan profesi & tanggung jawab profesional, standar profesi & dokumentasi kerja sebagai instrumen perlindungan hukum, hingga perspektif aparat penegak hukum

. Ada juga studi kasus nyata dan diskusi strategi organisasi profesi melindungi anggota.Narasumber kompeten yang hadir:

1. *Ihot Parasian Gultom, SE., MAPPI (Cert.)* – Ketua Dewan Penilai MAPPI

2. *Kristanti Yuni Purnawanti, SH., MH* – Kepala Kejaksaan Negeri Bantul

3. *Milda Istiqomah, S.H., MTCP, Ph.D* – Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

4. *Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Sir* – Wakil Ketua Umum Bidang Pranata Usaha INKINDO

5. *Emin Adhy Muhaemin, S.Si., M.Si* – Deputi Bidang Pengembangan Strategi Kebijakan & Pengadaan Umum LKPP

Acara dibuka Dewi Smaragdina, SE., M.Sc., MAPPI (Cert.) selaku Ketua 1 Dewan Pimpinan Nasional MAPPI. Moderator: Ir. Abdullah Fitriantoro, M.Sc., MAPPI (Cert.) Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik.

Keynote speech disampaikan Dr. Erawati – Direktur DPPPK, sebagai bentuk dukungan penguatan tata kelola profesi di Indonesia.

Hasilkan Rekomendasi Kebijakan

Webinar ini bukan hanya forum edukasi, tapi wadah komunikasi nasional mempertemukan organisasi profesi, regulator, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku jasa profesional untuk merumuskan langkah strategis memperkuat ekosistem profesi sehat, adaptif, berintegritas.

Target 350 peserta se-Indonesia dari MAPPI, INKINDO, konsultan, tenaga ahli, akademisi, mahasiswa, instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan masyarakat profesional lainnya.

Hasil webinar diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan, publikasi ilmiah & profesional, peningkatan kompetensi, serta mekanisme perlindungan & pengaduan lebih efektif bagi penilai dan konsultan.

Pada akhirnya, penguatan perlindungan profesi bukan hanya melindungi individu, tapi juga menjaga kualitas keputusan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan integritas jadi fondasi utama praktik profesional di Indonesia,( Fadillah)