DPRD Kabupaten Bogor Akhirnya Buka Pintu, Beri Mandat Pengawasan Kepada PETISI 26 Tolak Korupsi

Kompaspopular.News| CIBINONG- BOGOR |Setelah aksi September lalu yang sempat diwarnai kekecewaan karena 90 persen anggota dewan enggan menemui massa, hubungan antara masyarakat sipil dan legislatif Kabupaten Bogor akhirnya mencair.Pada *Senin, 12 Oktober 2026*, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan

PETISI 26 Tolak Korupsi Kabupaten Bogor

menggelar silaturahmi dan dialog resmi bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor.Agenda pertemuan membahas penguatan komitmen bersama dalam pengawasan pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor dari wilayah barat hingga timur.

Bahas 5 Poin Krusial

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada lima pokok pembahasan penting yang disepakati bersama.

Pertama, penguatan semangat antikorupsi. Seluruh elemen, baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga legislatif, diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dipersilakan, selama berbasis data dan fakta serta bersifat konstruktif.

Kedua, kesamaan visi membangun Kabupaten Bogor. DPRD menegaskan bahwa pembangunan harus menjadi tanggung jawab bersama tanpa memandang perbedaan pandangan. Komunikasi terbuka menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang merata.

Ketiga, keterbukaan komunikasi. DPRD secara resmi membuka diri untuk berdiskusi dengan PETISI 26. Sekretariat PETISI 26 dan kantor DPRD dipersilakan menjadi ruang komunikasi resmi untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan persoalan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Keempat, evaluasi pelayanan publik. Dalam pertemuan itu, perwakilan DPRD menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan dalam kinerja maupun pelayanan. Masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Kelima, komitmen harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Semangat antikorupsi tidak cukup berhenti pada pernyataan lisan. Gagasan penandatanganan komitmen bersama bahwa KORUPSI adalah musuh kita bersama dan harus ditiadakan dari Bumi Tegar Beriman akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas.

Dapat Mandat Resmi Mengawasi Legislatif dan Eksekutif

Hasil paling penting dari pertemuan ini adalah DPRD Kabupaten Bogor memberikan izin dan kewenangan resmi kepada Team PETISI 26 untuk membantu melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor, serta pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan legislatif dan eksekutif.

Pertemuan ditutup dengan agenda simbolis. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hadir secara serentak mendatangi spanduk PETISI 26 yang telah disiapkan untuk membubuhkan tanda tangan komitmen tolak korupsi dan foto bersama sebagai bukti kesepahaman.

Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bogor.( Red)