

Diduga Jual Aset Negara Rp68 Miliar, PT Halizano Wistara Persada Diminta Dipantau Irwasum, Satgas Mafia Tanah, Kejagung, dan KPK
Kompaspopular.news| BOGOR – Desakan agar aparat penegak hukum tidak diam disampaikan Advokat Fuji Handriayana terkait dugaan penjualan aset negara di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
Fuji meminta Irwasum Polri, Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau PT Halizano Wistara Persada (HWP).
Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam transaksi atas lahan garap seluas 155.935 meter persegi dengan nilai yang disebut mencapai Rp68 miliar.Saya minta Irwasum dan Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, Kejagung, serta KPK memantau PT Halizano Wistara Persada yang diduga telah menjual aset negara.

Ini harus diusut tuntas,” tegas Fuji, Kamis, 6 November 2026, di Cibinong.Dugaan itu mencuat setelah Penyidik Unit I Ditreskrimum Polda Jawa Barat memeriksa sejumlah petani penggarap sebagai saksi.
Dari pemeriksaan tersebut, muncul dugaan adanya transaksi jual beli atas lahan yang selama ini digarap petani.Sumber yang meminta namanya dirahasiakan menyebut lahan tersebut diduga dijual kepada pihak yang disebut Andhioga Cs, yakni Andhioga Yogasprana, Seno Agung, dan Deni Saprudin.

Saat mengurus dokumen tiga serangkai ke Kepala Desa Cipelang, Kiki Sukiwan, pada 19 September 2025, mereka disebut hanya diwakilkan tanpa melampirkan surat kuasa.Fakta dokumen menjadi sorotan. Lahan tersebut tercatat dalam SHGB Nomor 3 atas nama PT Halizano Wistara Persada, terbit 20 Juni 1994, dengan masa berlaku 20 tahun hingga 7 Juni 2014.Artinya, berdasarkan dokumen tersebut, masa berlaku SHGB diduga telah berakhir sejak 2014.
Hal inilah yang dipertanyakan pihak petani, atas dasar apa lahan tersebut masih bisa diperjualbelikan.Kepala Desa Cipelang, Kiki Sukiwan, menyebut lahan itu sesuai SPPT-PBB berada di Blok Peuteuy / Blok Kina 45. Namun dalam dokumen tiga serangkai, permohonan disebut mencantumkan batas dan register 1.

Di sisi lain, konflik di lapangan telah berujung pada proses hukum. Dedi Sumardi dan Sahroni alias OP telah divonis Pengadilan Negeri Cibinong dalam Perkara Nomor 435/Pid.B/2025/PN.Cbi pada 29 Oktober 2025 atas perkara pengrusakan.Dedi divonis 8 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, sedangkan Sahroni divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan.Padahal, Dedi sebelumnya menyatakan tidak pernah menerima uang pembayaran atas tanah seluas 4,1 hektare di Blok Kina 45 yang diklaim sebagai miliknya. Di atas lahan itu terdapat bangunan dan Green House yang dikuasai Suhendro, yang disebut oper alih garap dari Rosana.Lebih jauh, oper alih garap dari PT Halizano Wistara Persada (HWP) kepada PT Warisan Orang Tua (WOT) diduga melibatkan sejumlah pihak yang disebut-sebut, yakni H Dadeng, Acil, dan kawan-kawan, serta oknum pengacara Mulyana.Hingga Jumat, 6 November 2026, Mulyana yang beralamat di Vila Mutiara Lido Blok D, Cigombong, Kabupaten Bogor,
belum memberikan tanggapan saat hendak dikonfirmasi. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak PT Halizano Wistara Persada dan pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.Kasus ini, menurut Fuji, mengingatkan pada kasus dugaan korupsi lahan BUMD di Cilacap, Jawa Tengah, yang menyeret Letjen Widi Prasetijono yang dituntut 10 tahun penjara.
Negara jangan kalah oleh mafia tanah. Petani jangan jadi korban. Aparat jangan tutup mata,” tutup Fuji.*(Pendi)*
Tinggalkan Balasan