Minggu, 22 Nov 2026 - :
3 Nov 2026 - 04:41 | 15 Views | 0 Suka

Pengadilan Negeri Tangerang, Menggelar Rapat Koordinasi.Eksekusi Lahan Di Kreo Selatan

7 mnt baca

‎kompaspopular.news| TANGERANG – Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, memasuki tahap persiapan akhir. Setelah dua kali mengalami penundaan pada Juni 2026, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang kembali menggelar rapat koordinasi bersama unsur kepolisian, TNI, pemerintah setempat, dan kuasa hukum pemohon, Senin (2/11/2026).
‎
‎Dalam rapat tersebut, pelaksanaan eksekusi yang semula dijadwalkan Jumat, 6 November 2026, disepakati untuk dijadwalkan ulang menjadi Senin, 9 November 2026. Penyesuaian dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan pengamanan serta risiko teknis apabila pelaksanaan eksekusi berlangsung pada hari Jumat.
‎
‎Objek eksekusi merupakan tanah yang terdiri atas lima Sertifikat Hak Milik (SHM), berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 52, Kreo Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten.

Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/PEN.EKS/2026/PN.TNG juncto Nomor 51/PN.EKS/2023/PN.TNG juncto Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Tng juncto Nomor 255/PDT/2021/PT.BTN juncto Nomor 4210 K/PDT/2022 juncto Nomor 136 PK/PDT/2025, tertanggal 8 September 2026.
‎
‎Pemohon eksekusi adalah Fajar Hendrick Josua Lumban Tobing, salah satu ahli waris almarhum Dr. Elias Lumban Tobing. Dalam proses tersebut, Drs. Setiawan Siedarta, S.H., dari Russes Law Firm hadir selaku kuasa hukum pemohon eksekusi.
‎
‎Rapat koordinasi berlangsung di ruang rapat Kantor PN Tangerang dan dihadiri Panitera PN Tangerang Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H., Juru Sita PN Tangerang Miskah, S.H., perwakilan Kapolres Metro Tangerang Kota melalui Kasubagdalops Kompol Rosyid Sugimin, S.H., unsur Kodim 0506 Tangerang, Koramil 04 Ciledug, Kecamatan Larangan, Lurah Kreo Selatan Warsito, serta kuasa hukum pemohon eksekusi.
‎
‎Seusai rapat koordinasi, Humas PN Tangerang Fathul Mujib, S.H., M.H., menjelaskan bahwa agenda eksekusi sebelumnya telah melalui beberapa tahapan koordinasi. Rencana pelaksanaan pada Juni 2026 sempat mengalami dua kali penundaan setelah pihak kepolisian menyampaikan permohonan penundaan berkaitan dengan situasi keamanan.
‎
‎Penundaan pertama berkaitan dengan jadwal eksekusi yang direncanakan pada 17 Juni 2026. Menurut penjelasan Humas, pada 16 Juni 2026 pihak pengadilan menerima surat dari kepolisian mengenai kondisi keamanan dan adanya kegiatan demonstrasi.

Permohonan penundaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan dukungan pengamanan dari kepolisian. Dalam pelaksanaan eksekusi, kesiapan pengamanan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pengadilan sebelum juru sita menjalankan tugas di lapangan.
‎
‎Penundaan kedua terjadi Fathul menjelaskan bahwa pihak pengadilan kembali menerima surat dari Polres Metro Tangerang Kota tertanggal 23 Juni 2026. Surat tersebut menyampaikan kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya Tangerang Kota, yang saat itu masih diwarnai kegiatan unjuk rasa dengan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
‎
‎Dengan adanya dua kali permohonan penundaan tersebut, pelaksanaan eksekusi belum dapat dilakukan sesuai rencana awal.
‎
‎Fathul menjelaskan bahwa aspek keamanan menjadi perhatian karena juru sita dan petugas pengadilan harus dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan keselamatan personel maupun masyarakat di sekitar lokasi.
‎
‎
‎Sementara itu, Panitera PN Tangerang Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H., menjelaskan bahwa jadwal awal pelaksanaan eksekusi pada November 2026 direncanakan Jumat, 6 November.
‎
‎Namun, setelah mempertimbangkan masukan unsur pengamanan dalam rapat koordinasi, pihak pengadilan bersama pemohon menyepakati penyesuaian jadwal menjadi Senin, 9 November 2026.
‎
‎Menurut Rotua, salah satu pertimbangannya adalah waktu pelaksanaan pada hari Jumat yang berdekatan dengan waktu salat Jumat. Apabila proses eksekusi belum selesai sebelum waktu tersebut, terdapat risiko jeda pelaksanaan dan potensi persoalan yang dapat muncul selama penghentian sementara kegiatan.
‎
‎“Eksekusi itu bagaimana supaya cepat selesai dan tidak ada tenggang waktu yang bisa membuat situasi berubah. Ada risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pihak yang menjadi objek eksekusi melakukan perlawanan. Karena itu, kami mempertimbangkan masukan dari pihak keamanan dan menyepakati tanggal 9 November,” jelas Rotua dalam wawancara seusai rapat.
‎
‎Ia menambahkan, pertimbangan yang disampaikan unsur pengamanan dinilai masuk akal karena pelaksanaan eksekusi membutuhkan kondisi yang terkendali dan dukungan personel yang memadai.
‎
‎Rotua juga menegaskan bahwa perubahan jadwal tersebut telah disepakati bersama pemohon eksekusi dalam koordinasi yang berlangsung pada 2 November 2026.
‎
‎Terkait kesiapan pelaksanaan, Rotua menegaskan bahwa pihak pengadilan pada prinsipnya siap menjalankan eksekusi sebagai bagian dari pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan.
‎
‎Namun, ia menekankan bahwa keselamatan juru sita dan petugas yang menjalankan tugas di lapangan harus menjadi perhatian utama. Pelaksanaan eksekusi tidak akan dipaksakan apabila dukungan pengamanan belum dinilai memadai.
‎
‎“Juru sita kami melaksanakan tugas apabila dilindungi dengan keamanan. Kalau keamanan juru sita tidak terjamin, tentu kami juga tidak akan mengorbankan petugas kami,” ujarnya.
‎
‎Dalam rapat koordinasi, menurut Rotua, juga dibahas informasi intelijen mengenai kemungkinan adanya kelompok organisasi kemasyarakatan di sekitar lokasi. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kewaspadaan, meskipun tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kepastian bahwa akan terjadi gangguan.
‎
‎Ia menegaskan bahwa aparat negara harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan tidak boleh meremehkan potensi risiko di lapangan.
‎
‎“Sebagai aparatur negara yang ditugaskan, kita tidak boleh kalah dengan ormas. Bukan berarti takut, tetapi kewaspadaan harus ditingkatkan dan kita tidak boleh underestimate,” tegasnya.
‎
‎Rotua juga menyampaikan bahwa pihak pengadilan telah membahas kebutuhan dukungan pengamanan bersama unsur kepolisian dan TNI. Jumlah personel serta kekuatan pengamanan tetap perlu disesuaikan dengan hasil penilaian aparat yang bertanggung jawab.
‎
‎Dari unsur kepolisian, rapat koordinasi dihadiri perwakilan Kapolres Metro Tangerang Kota, yakni Kasubagdalops Kompol Rosyid Sugimin, S.H.
‎
‎Selain kepolisian, unsur Kodim 0506 Tangerang dan Koramil 04 Ciledug juga hadir untuk membahas dukungan pengamanan. Pemerintah wilayah turut dilibatkan melalui Kecamatan Larangan dan Lurah Kreo Selatan Warsito.
‎
‎Sementara itu, Panitera PN Tangerang menekankan bahwa jumlah dan kekuatan pengamanan harus didasarkan pada penilaian aparat terhadap situasi aktual di lapangan.
‎
Rotua juga menjelaskan bahwa perjalanan perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum utama, tetapi sempat diwarnai upaya hukum dari pihak ketiga.
‎
‎Menurut penjelasannya, setelah rangkaian perkara berjalan hingga 2025, muncul perlawanan pihak ketiga yang diajukan seseorang bernama Sinaga. Perlawanan tersebut kemudian diproses hingga tingkat kasasi.
‎
‎Ia menjelaskan, pihak ketiga tersebut bukan bagian dari para pihak dalam perkara awal. Karena masih terdapat proses hukum yang berkaitan dengan objek tanah, pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melanjutkan pelaksanaan eksekusi.
‎
‎“Pihak ketiga itu mengajukan perlawanan sampai tingkat kasasi. Setelah perlawanan tersebut ditolak, kemudian proses eksekusi ini dilanjutkan,” jelas Rotua.
‎
‎Ia menegaskan bahwa penundaan sebelumnya bukan semata-mata karena pengadilan tidak menjalankan tugas, melainkan karena adanya tahapan hukum dan pertimbangan keamanan yang harus diperhatikan.
‎
‎Perkara utama sendiri telah bergulir sejak sekitar 2016. Rangkaian putusan dan penetapan yang menjadi dasar permohonan eksekusi kemudian menjadi landasan bagi pengadilan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengosongan dan penyerahan objek.
‎
‎Dari pihak pemohon, kuasa hukum Fajar Hendrick Josua Lumban Tobing, Drs. Setiawan Siedarta, S.H., menyatakan bahwa rapat koordinasi merupakan langkah penyamaan persepsi dan penyesuaian teknis, terutama mengenai kesiapan pengamanan.
‎
‎“Rapat hanya membahas penyamaan pendapat dan penyesuaian, terutama terkait kesiapan pengamanan dari pihak kepolisian, TNI, serta perangkat pemerintah setempat,” ujar Setiawan.
‎
‎Ia menyebut kebutuhan pengamanan diperkirakan sekitar 200 personel gabungan. Menurutnya, jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
‎
‎Setiawan juga mengungkapkan bahwa perkara yang menjadi dasar permohonan eksekusi telah bergulir sejak sekitar 2016. Pihaknya baru menangani perkara tersebut sekitar satu tahun terakhir dan kemudian mengajukan permohonan eksekusi hingga memperoleh tindak lanjut dari pengadilan.
‎
‎“Perkara ini sebenarnya sudah dimulai sekitar 2016. Kami baru menangani sekitar satu tahun terakhir. Setelah permohonan eksekusi diajukan, akhirnya dapat diproses. Harapan kami, apa yang selama ini dinantikan para pemilik bisa terwujud,” katanya.
‎
‎Mengenai kemungkinan hambatan di lokasi, Setiawan mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan pemantauan. Ia mengakui terdapat indikasi yang perlu menjadi perhatian, tetapi belum dapat dipastikan sebagai gangguan yang benar-benar akan terjadi.
‎
‎Terkait kemungkinan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas), ia menegaskan bahwa sejauh pengetahuan pihaknya belum terdapat fakta mengenai pengerahan ormas. Pembahasan dalam rapat, menurutnya, masih berupa kemungkinan dan belum menjadi sesuatu yang terkonfirmasi.

Setiawan menegaskan bahwa harapan utama kliennya Fajar Hendrick Josua Lumban Tobing sebagai salah satu ahli waris almarhum Dr. Elias Lumban Tobing adalah memperoleh kembali hak atas objek tanah sesuai putusan pengadilan.
‎
‎“Harapan terbesar kami adalah kerinduan klien terhadap hak miliknya bisa terpenuhi kembali sesuai putusan peradilan. Dalam putusan tersebut, pada intinya objek diminta dikosongkan dan dikembalikan kepada ahli waris,” tuturnya.
‎
‎Ia berharap pelaksanaan eksekusi pada Senin, 9 November 2026 dapat menjadi penyelesaian dari penantian panjang keluarga ahli waris.
‎
‎“Kami ingin mewujudkan harapan mereka yang sudah menunggu sekitar sepuluh tahun. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil terbaik untuk dipersembahkan kepada para ahli waris,” pungkas Setiawan.( Red)
‎

Penulis Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan
Beranda
Bagikan
Lainnya
0%